LINK ALTERNATIF – hak asasi manusia internasional, Amnesty International, kembali mengeluarkan laporan tegas terkait kondisi kemanusiaan di Gaza. Dalam pernyataannya, Amnesty menuding bahwa Israel secara sengaja membiarkan warga Gaza mengalami kelaparan melalui blokade yang ketat dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan.
Tuduhan Pelanggaran HAM
Amnesty menilai tindakan Israel bukan sekadar efek samping konflik, melainkan kebijakan sistematis yang mengarah pada bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil. Dengan membatasi distribusi makanan, air bersih, dan obat-obatan, kondisi masyarakat Gaza semakin terpuruk. Ribuan keluarga harus bertahan dengan persediaan pangan minim, bahkan ada yang hanya bisa makan sekali sehari.
Menurut laporan tersebut, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum internasional, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Dampak pada Warga Sipil
Situasi di lapangan menunjukkan semakin banyak anak-anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil yang kekurangan gizi, serta rumah sakit yang kewalahan menghadapi pasien dengan kondisi lemah akibat kurang asupan. Organisasi kemanusiaan lokal dan internasional berulang kali melaporkan bahwa distribusi bantuan sering terhambat di pos pemeriksaan.
Amnesty juga menyoroti bahwa kelaparan yang dialami warga Gaza bukan semata-mata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena akses yang sengaja dipersempit.
Seruan Internasional
Amnesty International mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara besar, untuk menekan Israel agar segera membuka akses bantuan tanpa hambatan. Mereka menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran atau korban dalam konflik bersenjata.
Selain itu, organisasi ini menyerukan investigasi independen guna memastikan adanya akuntabilitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang menjerumuskan warga sipil ke jurang kelaparan.
Kesimpulan
Laporan Amnesty International ini menambah sorotan global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Tuduhan bahwa kelaparan dijadikan senjata perang menegaskan urgensi tindakan nyata dari dunia internasional agar hak hidup warga sipil dapat segera dipulihkan.
Sumber: tangkamaut.my.id
