DELAPANTOTO – Provinsi DKI Jakarta tengah bersiap menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan kronis di ibu kota. Program ini akan diterapkan bertahap di sejumlah ruas jalan utama dan berlaku setiap hari, termasuk akhir pekan.
ERP akan mengenakan tarif kepada kendaraan bermotor yang melintasi ruas jalan tertentu selama jam operasional, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Besaran tarif bervariasi, tergantung waktu dan jenis kendaraan, dengan rentang sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 per sekali lewat.
Salah satu isu yang mencuat adalah mengenai pengemudi ojek online (ojol). Kendaraan ojol pada umumnya menggunakan pelat nomor hitam karena secara hukum dikategorikan sebagai kendaraan pribadi, meski digunakan untuk keperluan komersial. Dengan status tersebut, para pengemudi ojol akan tetap dikenakan tarif ERP, sama seperti kendaraan pribadi lainnya.
Sebagai bentuk respons terhadap keberatan dari komunitas ojek online, wacana penerbitan pelat nomor khusus untuk kendaraan ojol mulai mencuat. Pelat ini diusulkan agar dapat memisahkan identifikasi ojol dari kendaraan pribadi biasa dan memungkinkan mereka mendapatkan perlakuan khusus seperti bebas ERP. Namun, implementasi pelat khusus ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kepolisian.
Sementara itu, kendaraan dinas seperti ambulans, mobil jenazah, kendaraan TNI/Polri, serta angkutan umum berpelat kuning akan dikecualikan dari ERP. Kebijakan ini menekankan pentingnya membedakan kendaraan komersial umum dan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan.
Penerapan ERP di Jakarta menjadi tonggak penting dalam reformasi transportasi perkotaan, sekaligus menguji konsistensi kebijakan antara efisiensi lalu lintas dan keberpihakan pada sektor informal seperti ojek online yang telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.
Sumber: angkamaut.my.id
